4 Indikasi pemerintah bakal kembali naikkan harga BBM subsidi

Pemerintah menilai kesuksesan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tahun lalu telah memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia. Indikatornya antara lain defisit transaksi perdagangan yang berkurang sampai masuknya investasi asing karena investor mulai percaya pada fundamental ekonomi Indonesia.
Euforia hasil positif dari kenaikan harga BBM subsidi ini membuat pemerintah tak menutup kemungkinan untuk menaikkan kembali harga BBM. Apalagi, mulai membaiknya kondisi perekonomian dunia membuat Indonesia harus bekerja keras agar tidak terjadi capital outflow atau arus dana asing keluar dari Tanah Air.
Pasalnya, investor menjadi tumpuan pemerintah dalam membiayai pembangunan. Uang negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak cukup untuk mendukung kemajuan bangsa. Di tambah kasus korupsi membuat dana pembangunan dari APBN rawan tergerus.
Maka dari itu, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Perekonomian menyatakan terus fokus pada penyehatan fiskal anggaran belanja 2014. Salah satu yang menjadi perhatian pemerintah saat ini adalah membengkaknya alokasi subsidi BBM.
Bank Dunia menilai target pemerintah untuk mencapai defisit APBN di kisaran 2,5 persen sulit dicapai. Sekalipun ada rencana mengajukan APBN Perubahan, disertai pemangkasan belanja rutin di beberapa pos, langkah yang lebih tepat disebut-sebut ialah menaikkan harga BBM bersubsidi.
Hal itu disampaikan Ekonom Utama dan Manajer Sektor Bank Dunia Indonesia Jim Brumby dalam pemaparan laporan triwulanan lembaga ini di Jakarta.
Bank Dunia membuat tiga skenario terkait kenaikan harga BBM. Pertama, jika harga bahan bakar tidak naik sama sekali, beban subsidi akan tembus Rp 300 triliun. Alhasil defisit APBN tembus 2,6 persen, di atas target pemerintah.
Skenario kedua, harga dinaikkan 15 persen, dan tekanan pada anggaran berkurang separuh. Defisit menjadi 2,1 persen, penghematan anggaran mencapai Rp 45 triliun.
Skenario ketiga, harga naik 50 persen, artinya premium menjadi Rp 8.500 per liter, maka defisit APBN bisa ditekan hingga hanya 1,9 persen saja. Jim mengatakan, lewat skenario paling radikal ini anggaran yang bisa dialihkan untuk belanja lain mencapai Rp 68 triliun.
Berikut merdeka.com mencoba merangkum apa saja indikasi kenaikan harga BBM subsidi (Sumber):

1. Dana subsidi membengkak

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyiapkan skenario baru asumsi makro pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P). Lantaran masih berpegang pada skenario pelemahan kurs, BKF pun mempersiapkan ancang-ancang mengubah besaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) di APBN-P.
Saat ini, pihaknya masih terus menghitung berapa persen kenaikan subsidi premium dan solar di anggaran negara. Soalnya, ada faktor lain yang bisa mengurangi beban, misalnya pemanfaatan biodiesel 10 persen serta tren konsumsi harian yang tak terlalu berbeda dari tahun lalu.
“Otomatis kalau Rupiahnya melemah, subsidi BBM akan naik ya. Paling tidak itu lebih dari yang dianggarkan,” kata Pelaksana Tugas Kepala BKF Andin Hadiyanto.
Tahun ini APBN menganggarkan subsidi BBM sebesar Rp 210,73 triliun. Akan tetapi, dari data SKK Migas dan Komisi XI DPR, penurunan potensi lifting migas serta pelemahan Rupiah, sudah diramalkan akan membuat pagu subsidi membengkak Rp 40 triliun.

2. Harga minyak dunia meningkat

Tren kenaikan harga minyak dunia mulai menyita perhatian pemerintah pusat. Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Hatta Rajasa mengaku mulai khawatir dan waspada dengan tren kenaikan harga minyak dunia.
Hatta menjelaskan, harga minyak dunia tiba-tiba naik dipengaruhi aksi spekulasi. Kenaikan juga bisa mengancam struktur APBN.
“Secara fundamental tidak akan ada kenaikan. Kita melihat pertumbuhan ekonomi dunia seperti China, India secara suplai tidak ada yang mengakibatkan harga naik tinggi. Kenaikan ini dipengaruhi spekulasi-spekulasi. Kita harus waspadai,” ucap Hatta di Hotel Borobudur, Jakarta.
Naiknya harga minyak dunia juga bisa diperburuk dengan menurunnya tingkat lifting minyak yang diprediksi tidak akan mencapai target.
Mantan Menteri Perhubungan meyakini, pemerintah sanggup mengelola subsidi BBM agar tidak melebihi kuota yang telah ditetapkan. Hatta tidak ingin ancaman kenaikan harga minyak dan jebolnya kuota BBM, membuat beban subsidi membengkak.

3. Konsumsi BBM terus melonjak

Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, menilai kisaran harga minyak dunia saat ini masih sesuai dengan yang diperkirakan pemerintah. Namun, volume pemakaian BBM subsidi memang harus dijaga ketat.
“Kami memikirkan itu kita dibatasi. Karena, kalau defisit tidak mungkin melebihi 3 persen. Seperti apa tunggu saja. Kita akan menjaga fiskal kita,” tegasnya.
Namun, dengan membludaknya konsumsi, apakah harga BBM subsidi akan kembali naik? Hatta enggan menjawab ini dengan tegas. Hatta hanya mengatakan saat ini belum ada rencana kenaikan harga BBM subsidi.
“Sampai saat ini belum ada pembicaraan. Saya tidak ingin bicara ada atau tidak ada kenaikan. Jangan katakan ada kenaikan atau tidak ada kenaikan. Sampai saat ini belum ada rencana kenaikan,” tutupnya.

4. Kenaikan harga BBM lebih efektif

Bank Indonesia (BI), sebagai salah satu regulator ekonomi Indonesia, menilai reformasi struktural dalam bentuk kebijakan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) lebih efektif ketimbang paket kebijakan fiskal lainnya. Pernyataan ini merespon pandangan Bank Dunia yang menyarankan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi Rp 8.500 per liter.
Menurut BI, pengurangan subsidi dengan cara kenaikan BBM dilakukan untuk menyehatkan fiskal dan terhindar dari defisit neraca transaksi berjalan. Menanggapi hal itu, Gubernur BI Agus Martowardojo menjelaskan, pada dasarnya Indonesia sudah secara intensif melaksanakan reformasi struktural. Paling tidak sejak lima tahun terakhir.
“Pada 2013, ketika dilakukan pengurangan subsidi BBM, itu adalah contoh reformasi struktural yang kuat. Yang lebih kuat daripada penerapan bea keluar atau penerapan bea masuk tambahan bagi barang mewah,” ujarnya di Gedung BI, Jakarta.
Tapi diakuinya, upaya reformasi tersebut belum cukup kuat dan efektif membendung dampak buruk dari ketidakpastian ekonomi global.
“Itu terlihat dari kebijakan quantitative easing (Federal Reserve AS), ketika sudah dilakukan pengurangan stimulus (tapering-off) itu, ternyata dampaknya cukup besar kepada Indonesia dan Indonesia harus mengakui reformasi struktural kita belum cukup cepat,” jelas dia.
Agus menyebutkan, pemerintah masih perlu meningkatkan efektivitas paket kebijakan fiskal yang dikeluarkan pada Agustus dan Desember tahun lalu. Sehingga langkah tersebut diharapkan mampu membuat perekonomian domestik memiliki daya tahan yang kuat dan berkesinambungan.
“Jika dibandingkan dengan bentuk-bentuk kebijakan fiskal lainnya, reformasi struktural terkait dengan pengurangan subsidi BBM akan lebih efektif meredam dampak negatif tapering The Fed terhadap perekonomian nasional,” paparnya.
Kendati demikian, penerapan kebijakan menaikkan harga BBM perlu dibahas di tingkat Kementerian Keuangan, karena berkaitan dengan kesehatan fiskal.